DPD RI Gelar Rapat Kerja  Dengan Gubernur NTT

oleh -160 views

Kupang,LikuraiOnline.com—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masing-masing  H. Fachrul Razi, M.I.P. Senator DPD dari Provinsi Aceh dan Drs. H. A. Hudarni Rani, SH , Senator DPD dari Provinsi Bangka Belitung didampingi koordinator dan anggota Tim Ahli RUU tentang Pemerintahan Digital; Dr. Enjat Munajat, dari Universitas Padjajaran dan Dr. Ricca Anggraeni dari Universitas Pancasila  melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT Kamis, 3 Februari 2022

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja dengan Gubernur NTT dan Forkopimda Provinsi NTT di ruang rapat  Gubernur NTT dalam Rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Digital (E-Government).

Pimpinan Kunjungan Kerja Drs. H. A. Hudarni Rani, SH , Senator DPD dari Provinsi Bangka Belitung dalam sambutannya mengatakan, Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) adalah alat kelengkapan di DPD yang mengkoordinir usulan Prolegnas dari DPD dan berhak menyusun RUU selain Komite di DPD RI. Pada tahun  ini DPD tengah menyusun 5 (lima) RUU sebagai usulan Prolegnas Prioritas tahun 2023 mendatang.

Dikatakan, Berdasarkan hasil Pleno PPUU pada Masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2021-2022, saat ini PPUU tengah mempersiapkan sebuah rancangan undang–undang tentang Pemerintahan Digital. RUU tersebut telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 tercatat dengan Nomor urut 254 sebagai usulan murni DPD RI.

Ia menjelaskan, Inisiasi pembentukan RUU tentang Pemerintahan Digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektiftas dan efesiensi dalam penyelengaraan pemerintahan.  Dalam hasil survey dari beberapa lembaga International diketahui bahwa penyelengaraan pemerintahan secara digital ternyata mampu memberikan kontribusi yang signfikan kepada pertumbuhan ekonomi dan masyarakatnya serta memberikan dampak kepada efesiensi anggaran negara.

Berdasarkan survei yang dilakukan We Are Social, 87,1 persen dari pengguna internet di Indonesia melakukan belanja secara daring (Kemp, 2021). Indonesia memiliki pengguna internet mencapai 202.6 juta jiwa atau sekitar 73.7 persen populasi. Dari total populasi tersebut, 170 juta jiwa (61,8 persen) aktif di media sosial. Dengan pertumbuhan pengguna internet 15,5 persen dan aktif media sosial mencapai 6,3 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan fokus pada jumah 190 juta jiwa (70 persen)-nya berusia 18+, maka dapat dipastikan angka tersebut sangat mewakili populasi dewasa Indonesia. Sehingga dapat dipastikan masyarakat Indonesia sangat siap terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Di sinilah pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas berbasis digital.

Saat ini, relasi antar kelembagaan negara dan pemerintah (government-to-government/G2G) mengalami pergeseran, setidak-tidaknya dari pola komunikasi berbasis manual dan kertas menjadi berbasis elektronik nirkertas (digitization). Sebagian mekanisme pengendalian yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah juga telah dilakukan dengan berbasis data dan/atau dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Adapun relasi pemerintah dengan masyarakat (government-to-citizen/G2C) juga mengalami transformasi. Dalam hal pengaduan atas pelayanan publik, misalnya masyarakat tidak perlu lagi menyampaikan pengaduan berupa saran atau kritiknya secara tatap muka atau melalui kertas, tetapi cukup melalui aplikasi SP4N-LAPOR, yang dapat diakses dari gawai di tangannya.

Selanjutnya, berbagai bentuk perizinan sebagai salah satu manifestasi hubungan antara pemerintah dan dunia usaha (government-to business/G2B) juga telah diselenggarakan secara daring. Hal ini yang memungkinkan para pengusaha mengakses layanan perizinan dimanapun dan kapanpun serta mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada kesempatan itu menjelaskan, pentingnya data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik secara digital.

“Kita apresiasi DPD RI yang berinisiasi membuat rancangan undang undang pemerintahan digital.

Untuk itu yang harus kita harus lihat adalah data digital kependudukan kita. Karena itu adalah fokus pelayanan publik sebagaimana tugas dan pelayanan bagi masyarakat.

Kita juga ingin Dirjen Kependudukan dari Kemendagri perlu memperhatikan hal ini. Jadi data kependudukan harus lengkap dan ditata baik. Sehingga pelayanan publik secara digital bisa efektif dan fokus untuk semua masyarakat Indonesia,” jelas Gubernur.

“Kita akan melayani dengan baik dari sisi data digitalisais oleh Pemerintah kalau kita punya data-data itu. Sehingga itu juga memudahkan masyarakat untuk mengakses data itu. Seperti untuk mengidentifikasi dan memberikan pelayanan secara digital dengan fokus berdasarkan data siapa, dimana, usia berapa, atau kelompok tertentu dan apa yang dibutuhkan. Dengan demikian rancangan perundang-undangan ini juga melihat sisi sisi sosiologis masyarakat”, tambahnya. (Yuser)

No More Posts Available.

No more pages to load.