Wagub NTT  Terpilih Sebagai Ketua PMI NTT

oleh -42 views

Kupang,LikuraiOnline.com—Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTT periode 2021-2026.

Terpilihnya Wagub JNS sebagai Ketua PMI NTT tersebut dilaksanakan dalam Musyawarah Provinsi IX Palang Merah Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Hotel Kristal Kupang pada Selasa 23 November 2021.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya mengatakan, sebagai ketua PMI terpilih dirinya mengucapkan terima kasih kepada forum Musprov yang telah memilihnya secara aklamasi sebagai ketua PMI NTT.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua PMI melalui pemilihan secara aklamasi. Dan saya juga mengatakan bahwa tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang, kita sama-sama fokus untuk melayani orang banyak,” ujar Wagub Josef Nae Soi.

“Saya minta Palang Merah Indonesia NTT agar tetap bersinergi dan bekerja bersama Pemerintah Daerah NTT  baik Pemerintah Kabupaten dan juga Kota untuk melayani masyarakat yang membutuhkan darah.

Tiap -tiap Kabupaten harus punya bank data mengenai golongan darah setiap masyarakatnya. Sehingga ada masyarakat  yang membutuhkan pertolongan donor darah maka sudah ada anggota masyarakat yang sudah siap mendonorkan darahnya,”Ujar Wagub Jos Nae Soi.

Ia mengatakan, setiap Desa di NTT mesti memiliki Bank Darah sehingga anggota masyarakat yang membutuhkan darah langsung dilayani.

“Desa-desa juga harus punya bank darah. Hal itu mesti dilakukan untuk menolong Ibu hamil yang saat melahirkan membutuhkan darah,” katanya.

Sehari Sebelumnya pada pada saaat membuka kegiatan Musprov tersebut, Wagub juga meminta Pengurus PMI untuk selalu hadir bagi masyarakat dengan pelayanan maksimal.

“PMI ini tugas mulia,  PMI NTT  harus punya semangat dan siap siaga. Ketikan masyarakat bersedih karena bencana atau kecelakaan saat itu PMI ada.  Kita selalu berkomitmen untuk berada bersama masyarakat,” katanya.

Wagub juga meminta PMI untuk melayani masyarakat sesuai dengan 8 tugas yang tercantum dalam UU Nomor 1 tahun 2018 yaitu Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;

Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melakukan pembinaan relawan; Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;

Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;

Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

(Humas Biro AP/Yuser)

No More Posts Available.

No more pages to load.