Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Malaka  Rendah

oleh -2.054 views

Betun,  LikuraiOnline.com —- Walau belum dirilis KPUD Malaka, namun berdasarkan hasil Real Quick Count yang digelar pemkab untuk mengevaluasi Pemilu 2019 diketahui, tingkat partisipasi Masyarakat Kabupaten Malaka dalam pemilihan umum 17 April 2019  rendah.

Hal itu diungkapkan Bupati Malaka,  dr. Stefanus Bria Seran,  MPH kepada wartawan di Haitimuk,  Kamis (18/04/2019).

“Memang belum ada rilis resmi dari KPUD Malaka, tetapi berdasarkan hasil penghitungan riil yang kita buat, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu kali ini sangat rendah”,  ungkap Bupati Malaka.

Pasalnya,  dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak  122.  361,  hanya  88. 290 atau sekitar 72 persen pemilih saja yang menggunakan hak suara.

Menurut Bupati, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar disebabkan adanya pergeseran penduduk usia kerja dari Malaka ke beberapa daerah dan negara tujuan sebgai tenaga kerja indonesia ( TKI)

“Banyak warga yang sudah terdaftar dalam DPT kemudian berangkat ke tempat lain untuk bekerja. Ada juga mahasiswa kita yang tidak kembali ke Malaka untuk ikut coblos”, tandas Bupati Malaka.

Selain penyebab di atas, menurut Bupati Malaka, rendahnya minat masyarakat untuk ikut memilih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan kreatifitas dari para penyelenggara untuk menjadikan pemilu itu menarik.

“Buat penyempurnaan regulasi dan tata kelola. Contohnya, masalah larangan untuk mendampingi para buta aksara pada saat pencoblosan.

Masalah ini terjadi di banyak TPS. Rakyat kita yang tidak bisa baca akhirnya menyerah dan pasrah kembali ke rumah tanpa menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, karena pemilu itu pesta, maka ciptakan situasi dan nuansa pesta di TPS, misalnya ada musiknya. Buat daya tarik di TPS,  bikin keramaian di TPS”, jelasnya.

Terkait itu, Bupati menyentil pentingnya para petugas pemilu mampu memahami regulasi dengan baik dan benar, kemudian menterjemahkannya pada situasi konkrit di daerah.

“Penyelnggara pemilu di setiap tingkat harus benar-benar memahami regulasi yang ada, sehingga mampu menterjemahkan pada kearifan lokal kita”, pungkas Bupati Malaka.*(john germanus/user)