Terkait Pemberitaan Miring Soal Rapat Pembahasan Tambak Garam Di Kemenko Kemaritiman, Ini Penjelasan Pemkab Malaka

oleh -1.937 views

Betun, LikuraiOnline.com — Beberapa hari belakangan ini ramai beredar pemberitaan media terkait pertemuan stake holder investasi garam di Malaka di Kemenko Kemaritiman tanggal 13 Maret 2019.

Pemerintah Kabupaten Malaka menilai, pemberitaan-pemberitaan yang sudah dikonsumsi publik tersebut bernada minor dan menyudutkan Pemerintah Kabupaten Malaka.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH saat memberikan arahan pada rekoleksi persiapan Paskah untuk Pejabat dan ASN lingkup Pemkab Malaka di Betun, Jumad (15/3/2019) sempat menyentil soal pemberitaan miring tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Malaka diundang. Nah, karena ini adalah hal teknis, maka saya utus pejabat teknis. Kok bisa diberitakan bahwa Bupati Malaka dipanggil Kementerian tapi kabur? “, ungkap Bupati yang akrab disapa SBS ini.

Bupati menekankan, dirinya tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk melakukan penggusuran manggrove di Malaka. Karena menurut dia, kekayaan Malaka yang paling berharga adalah 81 Kilo Meter garis pantai yang hanya dipisahkan muara.

“Kita buat kebijakan yang komprehensif dan memihak kepada rakyat, seperti tidak ada jual beli tanah dalam investasi.

Investor siapkan dana dan teknologi, Pemda dan masyarakat siapkan lahan; Sistemnya berupa usaha bersama antara investor, masyarakat pemilik lahan dan pemerintah daerah dalam bentuk kepemilikan saham”, terang Bupati.

Bupati juga menjelaskan bahwa adanya isu pengrusakan mangrove dan biota laut dalam investasi garam oleh PT. IDK adalah informasi yang tidak benar dan hanya asal bunyi.

Sementara, dalam siaran pers Pemkab Malaka terkait pertemuan di Kemenko Maritim tersebut ditegaskan beberapa hal yang merupakan jawaban atas pemberitaan-pemberitaan selama ini.

Pertama, bahwa dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa meminta klarifikasi dari PT IDK tentang pelaksanaan investasi garam di Malaka.

“Selain itu juga Deputi minta penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT tentang proses Amdal bagi PT. IDK. Setelah itu Deputi minta penjelasan dari perwakilan Kehutanan tentang pemanfaatan lahan hutan di Malaka”, tulis siaran pers tersebut.

Ke dua, bahwa Pemda Malaka tidak dimintai penjelasan atau pandangan tentang investasi garam di Malaka. Pemda diundang untuk mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak seperti PT. IDK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oleh karena itu tidak elok dan tidak pada tempatnya Pemda Malaka menyodorkan diri untuk berbicara.

Pemda Malaka tidak ada masalah dengan investasi garam oleh PT. IDK. Yang mengundang tidak memberikan kesempatan kok kita memaksakan diri untuk berbicara, etika pembicaraan yang kita jaga dan perhatikan.

“Jadi Pemda tidak diam dan bungkam tetapi Pemda tahu adat dan etika dalam suatu pertemuan berskala nasional.

Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan siap lebih dari 100% untuk bicara tetapi Bapak Deputi tidak mengagendakan pembicaraan dari Pemda Malaka”.

Sedangkan perwakilan dari masyarakat Malaka yang tinggal di Jakarta yang hadir dan ikut berbicara ternyata langsung ditolak oleh Bapak Deputi tentang tindakan mereka bahwa PT. IDK melakukan pidana lingkungan. Deputi menyatakan itu bukan ranahnya Kemenko Kemaritiman.

Forum Peduli Mangrove Malaka pada kesempatan itu juga tidak minta penjelasan/klarifikasi apapun dari Pemda Malaka jadi perwakilan Pemda Malaka mau ngomong untuk kepentingan apa?

Ke tiga, Bupati Malaka tidak menghindar untuk hadir. kehadiran Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu adalah representative Bupati.

“Itu adalah Hukum Administrasi yang benar. Bupati Malaka sangat paham prosedur administrasi negara”.

Ke empat, Bupati Malaka mengundang siapapun yang mau berdiskusi tentang investasi garam di Malaka silahkan ke Malaka untuk melakukan dialog.

“Kita minta kepada semua orang yang berbicara tanpa data yang akurat tentang investasi garam di Malaka agar segera ke Malaka pada tanggal 19 Maret 2019 agar menyampaikan aspirasinya secara jelas dan bertanggung jawab”.

Siaran pers tertanggal 15 Maret 2019 tersebut dikeluarkan oleh Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Dr. Yohanes Bernando Seran, SH, M.Hum, Kadis Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malaka, Yanuarius Bria Seran, SE, Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka, Albertus Bria, S.IP dan Inspektur Daerah Kabupaten Malaka, Remigius Leki, S.Kom. *(jgs/user)