Pentingnya Perlindungan Hukum Kepada Generasi Penerus Bangsa

oleh -530 views

Kupang,LikuraiOnline.Com.–Memberikan Perlindungan Hukum kepada masyarakat umum dan khususnya bagi generasi penerus bangsa merupakan salah satu perbuatan mulia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak Provinsi NTT Sylvia R.Peku Djawang saat  membawakan materi pada kegiatan sosialisasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Hotel Sasando Kupang-NTT,Senin 16/9/2019.

Kegiatan tersebut dihadiri  Pimpinan OPD tingkat Provinsi, Lembaga Perlindungan Anak,Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Perwakilan Pekerja Sosial Provinsi NTT,P2TP2A Provinsi NTT,DP3A Provinsi NTT dan lembaga pemerhati anak.

Sylvia R.Peku Djawang dalam sambutannya mengatakan anak merupakan bagian dari aset bangsa yang tidak bisa dipisahkan dalam kelangsungan hidup setiap hari.

Komitmen dan perlindungan terhadap hak anak dijamin dalam UU Dasar 1945 pasal 28 yang menerangkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan yang terjadi saat ini berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus yakni aspek penegakan hukum.

Ia menjelaskan, Tujuan dari sosialisasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yakni meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait penangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Mewujudkan persamaan persepsi dalam penanganan anak berkebutuhan khusus dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, tujuan dari kegiatan ini juga meningkatkan efektivitas penanganan anak berkebutuhan khusus secara sistematis dan terpadu dengan merujuk pada pelaksanaan UU.No.11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak di daerah.

Ia  menegaskan hasil dari kegiatan ini kiranya dapat meningkatkan komitmen di antara pemangku kepentingan, aparat penegak hukum, instansi atau lembaga terkait mengenai perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan adanya implementasi UU No.11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak.

Sylvia Djawang juga mengatajan untuk mengatasi dan memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus membangun kolaborasi dengan lintas sektor untuk menjamin perlindungan hak- hak anak.

Permasalahan utama yang terjadi masyarakat sebagai besar tidak memiliki Jaminan kesehatan dan identitas kependudukan.

Ia menambahkan dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak siap membuka diri dan menerima berbagai masukan yang konstruktif dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak. Masalah ekonomi juga menjadi trend dalam menjawab persoalan anak dan khususnya di Nusa Tenggara Timur.

Strategi yang lain tengah dilakukan yakni melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan keterampilan bagi anak-anak guna mengurangi persoalan anak

Sementara Kepala Divisi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT Marcyana D.Djone SH,M.Hum mengatakan anak wajib memperoleh perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sejauh ini penyelesaian masalah anak berjalan dengan baik namun harus adanya kerjasama lintas sektor dan kebijakan ramah anak dalam proses peradilan anak dan harus diperlakukan secara adil sesuai kebutuhannya.

Marcyyana Djone menegaskan secara ideal anak memiliki hak bersosialisasi secara baik dengan siapa saja namun fakta menunjukkan sebagian besar anak memiliki banyak persoalan yang berpengaruh pada perubahan perilaku bahkan berakibat pada tindakan pencurian,asusila, dan pengadaan obat terlarang.

Ia berharap kepada para pemangku kepentingan hingga tingkat Desa tokoh adat,tokoh masyarakat yang memiliki peran strategis agar dalam menyelesaikan masalah harus benar-benar membedakan persoalan yang berkaitan dengan hukum murni dan persoalan yang diselesaikan melalui tahap diversi yakni perdamaian atas kesepakatan korban dan pelaku bukan atas pemaksaan seseorang atau kelompok tertentu serta harus diperhatikan dalam proses diversi adalah memperhatikan kepentingan korban, Kesejahteraan dan tanggung jawab anak,menghindari adanya pembalasan dan menciptakan keharmonisan masyarakat setempat.

Hukum adat di gunakan jika tidak bertentangan dengan hukum positif yang prinsip dasar memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Masalah lain juga yang belum dilakukan yakni mekanisme pelayanan terpadu di desa/Kelurahan dan harus memastikan anak memenuhi hak-haknya yang didukung peran tokoh agama dan tokoh-tokoh kunci yang memiliki pengaruh untuk mengatasi persoalan anak dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul.(Marfin).