Pentingnya menjaga Kesehatan dan mencegah bahaya Keracunan Makanan

oleh -849 views

Kupang,LikuraiOnline.Com–Kesehatan merupakan salah satu faktor vital yang menunjang kehidupan manusia. Pemilihan makanan yang tepat baik di lingkungan masyarakat sangat membantu untuk memperbaiki pola hidup sehat dan mencegah terjadinya penyakit menular bahkan keracunan makanan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua Komisi X DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat menggelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Grand Mutiara Kupang yang dihadiri oleh Dra. Chairun Nissa Kepala sub direktorat inspeksi pangan Steril Komersial Direktorat pengawasan Pangan resiko Tinggi dan Teknologi Baru, Pemerintah Kota Kupang, Tokoh masyarakat dan mahasiswa Se- Kota Kupang,Rabu 11/12/2019.

Emanuel Melkiades Laka Lena dalam materinya menjelaskan bahwa memilih bahan makanan yang berkualitas merupakan salah satu langkah yang berharga untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya keracunan makanan.

Dalam pemilihan juga kata dia,  harus bijak  dan tepat menyimpan bahan makanan sesuai jenisnya.

Hal yang harus diperhatikan adalah pilih bahan makanan yang layak dikonsumsi, pisahkan makanan mentah dan masak, jagalah suhu makanan dalam penyimpanan, jagalah kondisi tangan saat hendak makanan dan cucilah bahan makanan dengan air bersih dan bahan pencuci yang aman.

“Makanan siap saji memang selalu rentan terhadap kandungan berbahaya, selain di tempat pesta, jajanan makanan di sekitar sekolah pun sangat rentan. Bisa karena kadaluarsa, dan tercampur dengan bahan berbahaya lainnya seperti formalin, boraks dan pewarna tekstil,jelas Melki.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Balai POM kiranya membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dalam mengolah dan menyajikan makanan benar-benar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan peran sebagai DPR RI selalu membangun koordinasi dengan seluruh mitra terkait termasuk Balai POM untuk memastikan agar benar-benar membantu masyarakat bahan makanan yang diolah dan dijual pada tempat umum seperti warung, restoran layak dikonsumsi dan terjamin keamanannya.

Ia tegaskan Balai Pom lebih intensif melakukan pemantauan di lapangan terutama menjelang hari raya Natal dan Baru dan semua peserta kegiatan sosialisasi ini kiranya ke depan semua dapat menjadi mitra Balai POM dengan harapan meningkatkan kesadaran dalam menghasilkan dan mengkonsumsi makanan yang berkualitas.

Standar kerja di Balai POM harus di gerakan di semua level dan melibatkan seluruh pihak baik dari mahasiswa dan tokoh-tokoh kunci wilayah bersangkutan untuk memastikan agar makanan yang dijual sesuai ketentuan Balai POM. UU mengenai Balai POM sementara dibahas dan tahun 2020 akan mulai di kerjakan dimana akan memiliki otoritas penuh untuk mendesain, mengontrol dan menindak terhadap bahan dan pengolahan makanan yang dijual bahkan obat-obatan yang didistribusikan agar sesuai aturan berlaku.

Kepala Balai POM NTT Drs.Sem Lapik, Apt,Msc, dalam keterangannya menjelaskan bahwa saat ini timnya sementara intens melakukan pemantauan terhadap pengolahan makanan dan minuman yang dipasarkan dengan mengacu pada sistem yang berlaku baik menggunakan sistem pengawasan premaker yang dilakukan oleh Balai Pom Pusat dan pengawasan post maker difokuskan pada produk, sarana dan prasarana yang menjual produk .Balai Pom Pusat hingga saat ini memiliki 73 UPTD di seluruh Indonesia yang berfungsi melakukan pengawasan distribusi barang dan makanan dan minuman yang dikelola serta dipasarkan karena sarana dan prasarana yang dipakai berpengaruh pada kualitas, mutu, dan kesehatan serta kenyamanan dalam mendistribusikan barang.

Selain itu juga, Balai POM NTT melakukan sampling secara acak terhadap produk yang beredar guna memastikan kebenaran mutu produk melalui hasil laboratorium dan hal ini yang diperhatikan yakni pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mengontrol produk-produk yang beredar dan selektif dalam membeli dan mengkonsumsi makanan yang dipasarkan baik di pasar maupun di pusat-pusat perbelanjaan yang ada. Sementara jika ditemukan adanya individu atau kelompok yang mendistribusikan barang melewati batas yang telah ditentukan (kadaluarsa) dan tidak memiliki izin akan diproses melalui UU Kesehatan dan UU Pangan yang berlaku.(Marfin).