Pemkab dan Bawaslu Malaka Sepakati Rp. 7,1 M Untuk Anggaran Pengawasan Pilkada 2020

oleh -1.334 views

Betun, LikuraiOnline.com —– Pemerintah Kabupaten Malaka dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2019.

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan di Aula Kantor Bupati Malaka di Betun, Kamis Siang (31/10/2019), antara Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH sebagai pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Malaka dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek dan disaksikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, yang dihadiri Wakil Ketua 2, Hendrikus Fahik Taek, SH dan Sekda Malaka, Donatus Bere, SH, selaku Ketua TAPD.

Dalam NPHD tersebut disebutkan, Pemkab Malaka menghibahkan anggaran sebesar Rp.7,1 Miliar kepada Bawaslu Kabupaten Malaka untuk pengawasan Pilkada Malaka tahun 2020 mendatang.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH pada kesempatan itu mengungkapkan, dirinya sangat senang karena telah disepakati anggaran pengawasan Pilkada tahun 2020. Karena hal ini merupakan syarat mutlak untuk penyelenggaraan Pilkada

Bupati Malaka berharap, angka yang telah disepakati dalam NPHD yang telah ditandatangani hari ini bisa mencukupi kegiatan pengawasan pklkada.

“Tetapi angka ini bukan kunci mati. Kalau ada persoalan di lapangan sampaikan ke Bupati, kalau tidak ada jalan keluar, kita sampaikan ke Gubernur untuk dicarikan solusi.

Karena untuk keuangan negara itu tidak ada jalan buntu. Uang ini milik rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat”, tegas Bupati Malaka.

Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek, SH mengungkapkan,
Sebagai Pimpinan DPRD, dirinya sangat paham tentang polemik yang berkembang selama proses penetapan anggaran pengawasan Pilkada tersebut.

“Saya paham betul polemik itu, karena itu saya sangat senang karena dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga polemik atau perbedaan tersebut menjadi awal yang baik bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan baik. Saya yakin, Bawaslu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk penyelenggaraan Pilkada yang baik”, ujar Hendrik.

Sebelumnya, Pemkab Malaka menganggarkan 4,5 Miliar Rupiah untuk anggaran Bawaslu di Pilkada serentak 2019. Setelah melalui proses negosiasi selama kurang lebih satu bulan, Bawaslu dan Pemkab akhirnya menyepakati angka 7,1 Miliar Rupiah.

Hadir dalam penandatanganan NPHD tersebut Anggota TAPD dan jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Malaka dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Untuk info, penandatanganan NPHD telah dakukan sebelumnya, antara Pemkab Malaka dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malaka pada hari (01/10/2019). Pemkab Malakah menghibahkan anggaran sebesar 14 Miliar 700 Juta Rupiah kepada KPUD untuk penyelenggaraan Pilkada Malaka tahun 2019.*(john germanus)