Kadis Penanaman Modal dan PTSP Himbau Masyarakat Belu Buat Izin Usaha

oleh -3.193 views

Atambua, Likuraionline.com- Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Belu, Mikael Baba menghimbau kepada semua masyarakat di wilayah Belu yang membuka tempat usaha untuk dapat mengurus izin usaha sebelum melakukan suatu kegiatan usaha.

Hal ini disampaikan Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Belu, Mikael Baba kepada wartawan media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/05/2018).

Menurutnya setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ia menjelaskan, IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

“Saya menghimbau agar orang atau badan usaha di Belu yang belum mengurus izin usaha sebelum melakukan kegiatan usaha sebaiknya dibuat izin-nya terlebih dahulu”, ungkap Mikael.

Mengurus izin usaha dimaksudkan kata dia, untuk dapat melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan sekaligus menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan.

Dikatakan bahwa saat ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Belu menangani  20 perizinan yang dilimpahkan dari tahun sebelumnya.

Sementara itu dalam perencanaan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) pelimpahan wewenang dari Bupati Belu yang ditandatangani pada bulan April 2018, akan ada 43 izin yang akan ditambahkan juga ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Belu sehingga menjadi 63 izin.

“Sampai sekarang masih tetap melayani 20 izin sedangkan atas SK pelimpahan wewenang dari Bupati pada April 2018 kepada kami Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan ada penambahan 43 izin lagi sehingga menjadi 63”, tutur Baba.

Pelaksanaan akan penambahan 43 izin lagi belum bisa terealisasi karena masih dalam proses Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

Selain itu, pelimpahan wewenang dari Bupati Belu juga sudah melewati rencana perubahan pada APBD tahun 2018.

Sehingga untuk pelimpahan sepenuhnya atas 43 izin yang dalam rencana akan ditambahkan ke dinas Penanaman Modal dan PTSP Belu akan ditetapkan pada perubahan anggaran berikutnya.

Disampaikan juga bahwa saat ini selain 20 izin yang ditangani oleh dinas Penanaman modal dan PTSP kabupaten Belu, izin-izin tersebut masih tersangkut pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Disamping itu pemerintah kabupaten Belu sendiri akan membangun Mall Pelayanan Publik bertempat di Kantor Daerah Belu yang lama untuk mempermudah semua pengurusan izin.

“Berdasarkan rencana juga paling lambat pada awal tahun 2019 mendatang, mall pelayanan publik tersebut sudah akan digunakan oleh masyarakat. Sementara kita juga akan bangun Mall Pelayanan Publik dan paling lambat pada awal tahun 2019 semuanya sudah bisa berjalan”, imbuhnya.

Selain itu, Mikael Baba  juga berharap dengan akan diadakan Mall Pelayanan Publik di Belu dapat merubah penilaian pelayanan publik 2017 di Belu dari kategori merah menjadi yang lebih baik.  (Ronny)