BPKP NTT Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Malaka

oleh -2.622 views

Malaka,Likuraionline.com-—Pemerintah kabupaten Malaka melalui Inspektorat Kabupaten Malaka bekerja sama dengan Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT menggelar  Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka, di aula kantor bupati Malaka, Rabu, 04-04-2018.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT Kisyadi, SE, Ak., M.Si  mengatakan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan penyelenggara negara agar memahami dan mewaspadai bahwa apa yang diterima adalah bagian dari gratifikasi yang dilarang atau tidak.

Ia menjelaskan, pemberian yang dilarang adalah Pemberian sesuatu dari pejabat yang tidak selevel misalnya dari level bawah ke level atas.

Karena pejabat level bawah yang memberi sesuatu kepada pejabat level atas pastinya mengharapkan sesuatu misalnya mengaharapkan jabatan dari pejabat level atas tersebut.

Kisyadi mencontohkan apabila seorang PPK menerima sesuatu dari pengusaha atau calon kontraktor yang akan mengerjakan suatu proyek, tentunya sang calon kontraktor mengharapkan agar dia yang mengerjakan proyek tersebut.

Selain itu kata dia, Karena dari pemberian tersebut sang pengusaha memiliki suatu pemikiran bahwa saat pelaksanaan atau pengerjaan proyek, sang pengusaha bisa mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai lagi dengan rencana atau kualitas proyek yang dikerjakan akan menjadi berkurang karena sudah menyuap PPK tersebut.

“Gratifikasi merupakan pintu awal untuk melakukan tidak pidana korupsi yang akan mengakibatkan kerugian negara,”katanya.

Lebih jauh Kisyadi mengatakan, Supaya masyarakat (Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara) sadar bahwa kalau menerima sesuatu yang tidak yakin didalamnya menyalahi aturan atau tidak menyalahi aturan agar segera melapor ke pihak KPK paling lambat tiga puluh hari setelah menerima sesuatu yang mencurigakan tersebut.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran,MPH dalam sambutannya  ketika membuka kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan Sosialisasi  ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para pejabat di Malaka agar  dalam melaksanakan tugasnya tidak terjebak dalam gratifikasi.

Bupati Malaka perdana Malaka ini menghimbau kepada para pejabat di Malaka  agar kerja sesuai aturan dan kaidah yang berlaku serta menghindari gratifikasi di lingkup pemkab Malaka.

“Hari ini para pejabat di Kabupaten Malaka mendapat kesempatan untuk mendengarkan langsung dari nara sumber yang betul sesuai tupoksinya yakni
dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTT bersama jajarannya agar para pejabat di Malaka dalam melaksanakan tugasnya tidak ragu-ragu karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bertindak sesuai kaidah-kaidah yang ada. Saya juga menghimbau kepada masyarakat (Para Pengusaha) agar tidak menggoda para pejabat di Malaka agar tidak terjebak dalam kasus gratifikasi, “tegas Bupati Malaka Perdana ini. (Deddy Klau)