Bawaslu NTT Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA Dalam Pilkada 2018

oleh -1.881 views

KUPANG,Likuraionline.com––Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT menggelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pilkada 2018 di Hotel Swiss Berlin, Rabu, 14 Peruari 2018.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Maurits Djawa, dalam Sambutannya pada kegiatan deklarasi mengatakan,  atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT dia mengucapkan terimakasih atas kehadiran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT  serta pimpinan Partai Politik pengusung yang hadir dan mendukung Kegiatan Deklarasi Bersama Untuk Tolak dan Lawan Politik Uang Dan Politisasi Sara dalam menciptakan Pemilihan yang berkualitas.

“Deklarasi ini juga dilaksanakan sebagai upaya Pencegahan untuk tidak terjadi politik uang dan politisasi Sara dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2018.

Dia mengatakan, Bawaslu NTT beserta jajarannya berkomitmen untuk mengawal proses Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada 10 Kabupaten Tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjutnya, sadar akan besarnya bahaya politik uang dan politisasi SARA, maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang penting gerakan masif bersama untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Sara dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2018.

“Semua elemen bangsa perlu didorong untuk membangun gerakan bersama. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa dirasa penting kehadirannya untuk ikut terlibat melakukan gerakan bersama menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi Sra, karena Politik Uang dan SARA adalah racun demokrasi yang merusak sendi-sendi kebangsaan,” katanya.

Dia juga mengatakan, keterlibatan pasangan calon dan atau tim sukses serta tokoh-tokoh sentral dalam masyarakat, baik elit politik, elit pemerintahan maupun tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dituntut untuk ikut menggalakkan gerakan tolak dan lawan politik uang serta politisasi Sara dalam Pemilihan.

“Gerakan bersama ini diharapkan mampu mendorong semakin baiknya kohesivitas dan koneksitas di dalam masyarakat yang pada akhirnya menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, gerakan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu,” harapnya.

Menurutnya, Politik uang dan politisasi Sara adalah hambatan dalam mewujudkan Pemilihan yang berkualitas.

Maka dari itu, semua elemen masyarakat NTT terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang, karena praktik politik uang akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan perlu diingat juga apabila terbukti maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Sedangkan, politisasi SARA selain akan mencederai kerukunan dan kebhinekaan juga berpotensi mengganggu persaudaraan di bumi NTT yang kita cintai ini.

“Politisasi SARA dalam Pemilihan diantaranya hadir dalam bentuk isu putra daerah dan bukan putra daerah, Isu agama, Isu putra mahkota dan bukan putra mahkota, Isu satu suku dan bukan satu suku, Isu ras, Isu strata sosial dalam masyarakat, dan lain-lain dan juga Politisasi SARA dalam Pemilihan memiliki dampak yang membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah: Merusak harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat, Berpotensi memunculkan konflik antar warga masyarakat. Mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman Pidana bagi Pelaku Politisasi Sara,” imbuhnya.

Sementara Ketua KPU NTT, Maryanti  Adoe mengatakan mulai besok sudah memasuki masa kampanye yang ditandai dengan deklarasi kampanye damai, Isu yang paling banyak muncul adalah Politik uang, politisasi SARA dan kampanye hitam untuk menjatuhkan paslon yang lain, sehingga tujuan kampanye adalah menawarkan Visi dan misi Paslon kepada pemilih untuk meyakinkan pemilih.

“Materi Kampanye haruslah Menjunjung tinggi nilai Pancasila, adanya kesadaran hukum, informasi yang benar, dan saling menghargai setiap paslon dan apabila ditemukan adanya Politik uang maka dapat digugurkan sebagai Paslon dan  adanya sanksi pidana,”  tegasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan Pemutaran film pendek terkait Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara dan Pembacaan Deklrasi bersama Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Penandatanganan Lembar Deklarasi bersama Tolak dan lawan politik uang dan politisasi Sara.

Hadir dalam kegiatan tersebut, ketua Bawaslu NTT, Ketua KPU NTT, Ketua DPRD NTT, ke Empat pasangan calon, Forkompinda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (tim media Victory – Joss/liser)