Pemprov NTT Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Tinggi Tertibkan Aset

oleh -114 views

Kupang,LikuraiOnline.com—Dalam rangka penertiban pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi NTT melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah

Penertiban aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap barang milik daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Hasil dari kerjasama Pemprov dan Kejati NTT itu telah ditertibkan 94 unit kendaraan roda empat dan selanjutnya di lakukan pelelangan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr Yulianto menandatangani MoU penataan aset milik pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT

Penandatanganan nota kesepahaman penataan aset milik pemerintah itu disaksikan para pejabat utama tingkat Provinsi NTT serta unsur pimpinan Kejaksaan Tinggi NTT dan dihadiri pula oleh para Bupati dan Wali Kota secara virtual.

Nota kesepahaman penataan aset yang dibuat oleh Pemprov NTT bersama Kejati NTT itu guna mencegah terjadinya penyimpangan aset dan barang milik negara yang selama ini belum terdata jelas secara hukum.

Dengan adanya nota kesepahaman itu dapat membuka ruang bagi investor untuk  berinvestasi di wilayah NTT menggunakan aset milik pemerintah guna meningkatkan pandapatan asli daerah (PAD).

Sementara masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat dengan mudah mengakses berbagai aset milik pemerintah secara digital.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Yulianto mengatakan, MoU tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparansi secara digital, bebas dari korupsi, mempunyai semangat integritas yang tinggi.

ia menjelaskan penataan aset daerah ini untuk memberikan kepastian hukum yang jelas yang nantinya akan memacu timbulnya investasi dengan adanya kepastian hukum yang jelas.

“Penataan aset sangat penting. Karena akan ada kepastian hukum bagi aset itu yang juga nantinya memacu datangnya investasi. Dengan penataan aset yang transparansi dengan ditata secara digital, siapapun boleh mengakses dan terbuka bagi masyarakat,” kata Yulianto.

“Saya dan bapak Gubernur sepakat dengan semangat integritas tinggi sehingga lahirnya MoU ini juga untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita berkomitmen juga untuk menjaga aset-aset kita,” sambung dia.

Sementara itu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, momentum tersebut sebagai langkah yang diambil oleh Kejaksaan Tinggi NTT untuk membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam menertibkan aset-aset yang ada.

 “Langkah yang diambil hari ini untuk memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga dimasa pemerintahan saat ini kedepannya tidak meninggalkan masalah untuk kepemimpinan berikutnya,” kata Gubernur Viktor.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Kajati NTT karena sudah membimbing langsung penertiban dan penyelesaian aset daerah.

Sesuai yang disampaikan bahwa aset itu sangat penting karena itu juga menjadi kekuatan agar nantinya berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah.

“Kita bersyukur karena Kajati sudah menertibkan aset-aset yang ada. Dengan demikian, aset dapat dipakai secara administrasi yang tertib. Ini langkah bagus dan langkah baik. Seluruh aset harus dikerjakan dan digerakkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” tambahnya. (Advertorial Kerjasama Biro Administrasi Pimpinan dengan LikuraiOnline.com)

No More Posts Available.

No more pages to load.